E-Government untuk Membangun Infrastruktur Pengetahuan di Korea Selatan

E-Government untuk Membangun Infrastruktur Pengetahuan di Korea Selatan

Penerjemah: Komarudin Tasdik

Sumber: Sang-Chul Park. 2007. E-Government for Building the Knowledge Infrastructure in South Korea. Idea Group Inc.

PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang baru memungkinkan aliran-aliran informasi yang cepat, yang mereduksi pentingnya kontak wajah seperti halnya rintangan geografis. Ini juga menciptakan masyarakat berbasis jaringan (Castells, 1996). E-government dapat berkontribusi terhadap perbaikan masyarakat berbasis jaringan. Pada lima tahun terakhir, pemerintah telah memiliki kemajuan dunia yang cepat dalam melibatkan ICT untuk e-government. Sekitar tahun 2004, 178 dari 191 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memiliki Web site presence (UNPAN, 2004).

Semua e-government fokus pada penggunaan ICT untuk full range fungsi-fungsi pemerintahan. Terutama sekali, potensi jaringan ditawarkan oleh Internet dan dikaitkan dengan teknologi yang memungkinkan transformasik struktur-struktur dan operasi pemerintahan. Hasilnya, e-government dapat menjadi enabler utama dalam adopsi praktek-praktek good governance (OECD, 200 1a; Ronaghan, 2002).

Memperhatikan karya OECD pada governance, terdapat keyakinan kuat bahwa governance yang efektif adalah syarat penting untuk ketercapaian tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tambahan pula, sekretaris jenderal OECD telah menyusun draft laporan prioritas-prioritas governance negara-negara OECD dalam membangun masyarakat yang demokratis dan sejahtera.

Untuk mempraktekkan good governance, sebuah e-government dianggap sebagai implementasi strategis yang mengidentifikasi berbagai tujuan seperti kepemimpinan, koordinasi dan hubungan kebijakan yang efektif, serta investasi dan pembiayaan yang efisien (OECD, 200 1a). Tambahannya, e-government dikenal sebagai salah satu faktor yang sangat penting untuk memperkuat daya saing nasional, terutama dalam masyarakat informasi berbasis pengetahuan. Ini juga berperan sebagai enabler penting secara teratur untuk sebuah pemerintahan yang menawarkan layanan sipil yang berkualitas tinggi dengan biaya ringan. Hasilnya, e-government tidak hanya berkontribusi terhadap informatisasi masyarakat dan bisnis tapi juga meningkatkan produktivitas dan transparansi administrasi publik (Bertelsmann Stiftung, 2002).

Negara-negara maju telah menyelenggarakan berbagai government-driven initiative seperti E-Government Initiative di New Zealand dan A.S., dan UK Online di UK (Reeder & Pandy, 2002). Bersama-sama dengan bangsa-bangsa maju ini Korea Selatan juga dengan baik mengejar inisiatif e-government dengan infrastruktur informasi kelas dunia untuk mentransformasikan cara national governance (National Computerization Agency, 2002). Proyek e-government ini akan membawa reformasi struktural dan prosedural dan diharapkan berperan sebagai batu loncatan agar Korea Selatan bisa menjadi salah satu leading nations dalam industri-industri informasi dan komunikasi.

Artikel ini membahas strategi mana yang menjadi pusat perhatian Korea Selatan dan bagaimana ia mengimplementasikannya untuk membangun infrastruktur pengetahuan. Lebih jauh lagi, artikel ini bertujuan untuk menganalisis metode-metode pembangunan infrastruktur berbasis TI seperti halnya peran-peran e-government untuk mengembangkan good governance.

LATAR BELAKANG

Gerbang perkembangan pembangunan e-government di Korea Selatan terdiri atas tiga tahapan. Tahap pertama e-government dimulai tahun 1986, ketika pemerintah melewati Act on Promotion of Information and Communication Network Utilization and Information Protection. Pada dasar legal support ini, proyek National Basic Information System (NBIS) telah diimplementasikan pertama kali. Di kemudian hari, proyek Korea Information Infrastructure diprakarsai dengan trend membangun superhighways informasi di negara-negara maju, yang dimulai di A.S. pada pertengahan tahun 1990.

Pada tahap kedua, pemerintah membuat Framework Act for Informatization Promotion and the National Framework Plan for Informatization Promotion. Tindakan dan perencanaan ini telah tetapkan pada tahun 1995. Pada basis pelaksanaan yang legal, pemerintah mulai menyediakan layanan informatisasi seperti paten, cukai, dan lelang. Hasilnya, layanan-layan itu terlibat ke full-scale e-government hingga akhir 1990. Lebih jauh lagi, pemerintah menunjuk chief information officer (CIO) pada tahun 1998 dan terus direvisi oleh National Framework Plan for Informatization Promotion to Cyber Korea 21 tahun 1999 (National Computerization Agency, 2002).

The final stage

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s